Secara terbuka dan lantang, dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan penegak hukum, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan.
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Didi Irawadi Syamsudin, pernyataan Fahri Hamzah tersebut bertentangan dengan kehendak publik. Saat ini, semangat untuk memerangi dan memberantas korupsi sedang dikumandangkan dan dikobarkan oleh seluruh elemen dan anak bangsa.
"Ide ini menyakiti hati rakyat dan mengkhianati semangat reformasi untuk mebersihkan negeri ini dari koruptor dan mafia hukum," kata Didi kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 4/10).
Didi pun memberi contoh negara Singapura dan China. Kedua negara masuk dalam daftar negara yang dikategorikan bersih dari korupsi. Namun lembaga pemeberantasan korupsi di kedua negara tersebut tetap ada. Artinya kedua negara tersebut sunguh-sungguh ingin menyapu bersih praktek korupsi.
"Apalagi Indonesia yang korupsi masih marak, tentu justru KPK harus dipertahankan dan diperkuat," tegas Didi, yang juga anggota Komisi III DPR.
KPK, lanjut Didi, justru harus didorong menjadi lebih baik dalam kinerja pemberantasan korupsi.
"Agar KPK bisa segera menuntaskan kasus yang tengah jadi perhatian masyarakat," demikian Didi.
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=41347
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Didi Irawadi Syamsudin, pernyataan Fahri Hamzah tersebut bertentangan dengan kehendak publik. Saat ini, semangat untuk memerangi dan memberantas korupsi sedang dikumandangkan dan dikobarkan oleh seluruh elemen dan anak bangsa.
"Ide ini menyakiti hati rakyat dan mengkhianati semangat reformasi untuk mebersihkan negeri ini dari koruptor dan mafia hukum," kata Didi kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 4/10).
Didi pun memberi contoh negara Singapura dan China. Kedua negara masuk dalam daftar negara yang dikategorikan bersih dari korupsi. Namun lembaga pemeberantasan korupsi di kedua negara tersebut tetap ada. Artinya kedua negara tersebut sunguh-sungguh ingin menyapu bersih praktek korupsi.
"Apalagi Indonesia yang korupsi masih marak, tentu justru KPK harus dipertahankan dan diperkuat," tegas Didi, yang juga anggota Komisi III DPR.
KPK, lanjut Didi, justru harus didorong menjadi lebih baik dalam kinerja pemberantasan korupsi.
"Agar KPK bisa segera menuntaskan kasus yang tengah jadi perhatian masyarakat," demikian Didi.
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=41347
0 komentar:
Posting Komentar
Sedulur-sedulur jangan lupa komentarnya ya!