BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung tengah menginventarisasi pegawai di satuan kerja (satker) yang overload. Nantinya, satker yang pegawainya membeludak siap-siap ’’dilempar’’ ke tiga daerah otonomi baru (DOB), yaitu Pringsewu, Mesuji, dan Tulangbawang Barat.
Langkah ini dilakukan untuk menutupi kebutuhan PNS di daerah yang masih kekurangan. ’’Nah, daerah yang sudah pasti membutuhkan PNS ya tiga DOB itu,’’ terang Kepala Biro Organisasi Sekretariat Pemprov Lampung Kherlani kemarin (7/10).
Hanya yang pasti, imbuh dia, Lampung masih membutuhkan perekrutan PNS untuk tenaga teknis tertentu. ’’Kalau untuk yang sifatnya tenaga umum itu bisa didistribusi,’’ kata Kherlani. Nah, untuk menutupi itu, daerah-daerah yang berlebih jumlah PNS-nya yang akan didistribusikan.
Daerah mana sajakah yang berlebih jumlah pegawainya? Kherlani mengaku belum bisa membeberkannya. Begitu juga soal kebutuhan PNS di Lampung. Pasalnya, dua hal tersebut terkait pendataan pegawai sekaligus analisis jabatan yang tengah dilakukan.
Dan hingga saat ini, pendataan itu hampir rampung. Tinggal Kabupaten Pringsewu yang belum menyetorkan data terkait pegawai di kabupatennya.
’’Saya belum bisa ekspos berapa hasilnya karena saya mau ekspos ke gubernur dahulu. Kalau untuk target pusat sebenarnya selesai perhitungan itu kan Desember. Tetapi karena kita menunggu Pringsewu, jadi sedikit terlambat. Namun yang pasti, akhir bulan ini (Oktober, Red) sudah selesai,’’ ujar mantan wakil wali kota Bandarlampung tersebut.
Untuk Pemkab Pringsewu, lanjut dia, Biro Organisasi telah meminta agar data segera dikirimkan. Dalam penilaian Kherlani, keterlambatan Pringsewu menyetor data dimungkinkan karena ada proses pilkada.
Terkait kebutuhan PNS di Lampung, Kherlani hanya mengisyaratkan bidang-bidang tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. ’’Misalnya di BKKBN saja setiap seribu penduduk ada 1 penyuluh. Dan ini kita masih kurang. Tetapi kalau hal-hal yang umum sudah cukup,’’ ungkapnya.
Menurut Kherlani, bulan ini juga seluruh hasil pendataan dan analisis tersebut dilaporkan ke gubernur. ’’Kalau pemerintah pusat memang memintanya bulan Desember mendatang,’’ tukasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi sementara, jumlah PNS di Pemprov Lampung menyentuh angka 8.875 orang. Jumlah itu tersebar di 49 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ditambah yang diperbantukan di KPU Lampung dan Badan Narkotika Provinsi. Jika dirata-rata, maka ada 174 PNS di masing-masing SKPD tersebut.
Terkait anggaran PNS, di APBDP 2011 ini juga telah dilakukan efisiensi. Menurut Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, efisiensi anggaran belanja pegawai pada APBD perubahan 2011 terkait konteks moratorium (penghentian sementara) pengangkatan PNS yang didengungkan pemerintah pusat.
’’Salah satunya moratorium. Dan efisiensi pegawai,’’ terang Marwan beberapa waktu lalu. (wdi/c1/ary)
0 komentar:
Posting Komentar
Sedulur-sedulur jangan lupa komentarnya ya!