Proyeksikan Lampung Zona Antikorupsi

BANDARLAMPUNG – Kenapa korupsi sulit diberantas? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto membeberkan alasannya saat menjadi pembicara tablig akbar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) Lampung di Graha Gading Karang, Bandarlampung, kemarin. Tablig akbar bertema Memerangi Korupsi dan Membangun Kehidupan Berbangsa yang Bermartabat serta Menyejahterakan Rakyat. 

    ’’Selama ini korupsi sulit diberantas karena hampir semua unsur terlibat. Selain itu, modusnya tersembunyi. Korupsi itu kebiasaan, mismanagement, dan kejahatan,” papar Bibit.

Mantan Kapolres Jakarta Pusat itu menyatakan, langkah nyata memerangi korupsi di antaranya tetap mempertahankan KPK. Jika kewenangannya dikurangi, dia beranggapan, KPK akan mandul. Langkah lainnya, membangun komunitas antikorupsi. Lalu, memperbaiki sistem sehingga tak memberi peluang bagi korupsi dan membangun integritas sumber daya manusia.

    Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Lampung Syarief Makhya menambahkan, untuk memberantas korupsi, langkah yang tak kalah penting adalah membangun kesadaran kritis di level masyarakat untuk melakukan gerakan antikorupsi. Selanjutnya menyebarkan gerakan antikorupsi. Misalnya, melalui khotbah Jumat. ’’Itu  akan kami lakukan untuk membuat zona antikorupsi di Lampung,” ujarnya.

Syarief melanjutkan, pihaknya memang bertekad memproyeksikan Lampung menjadi zona antikorupsi. Utamanya terkait politik anggaran. Menurutnya, jika penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan peran publik, maka berpeluang terjadi korupsi. ’’Tapi, kalau prosesnya dilakukan secara transparan, kemudian melibatkan peran serta publik, peluang terjadinya korupsi bisa diminimalisasi,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu.

    Nah, yang telah dilakukan Muhammadiyah sekarang ini adalah berdialog dengan badan anggaran legislatif serta membedah apbd di beberapa kabupaten/kota. Syarief mengungkapkan, dalam tataran komunikasi, badan anggaran dinilai cukup responsif. ’’Substansinya, kita mau lihat ada perubahan atau tidak. Itu yang sulit karena apbd masih dianggap barang rahasia,” ungkapnya.

http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/42691-proyeksikan-lampung-zona-antikorupsi