TKS Pringsewu Semakin “Gemuk”

Pemkab Akan Tertibkan, Termasuk Pol PP
PRINGSEWU — Keberadaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Kabupaten Pringsewu semakin 'gemuk'. Bahkan jumlahnya diatas angka lima ratus orang, sementara yang mengantungi SK bupati sebanyak 506 orang. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budi Heriyanto menjelaskan, jumlah honorer di Kabupaten Pringsewu sebanyak 506 orang termasuk 202 anggota sat Pol PP yang sudah mendapatkan SK Bupati. Menurutnya, pemkab hanya akan mengakui mereka yang memegang SK bupati yakni untuk tenaga cleaning servis, penjaga malam dan sopir. ”Mereka itulah yang berhak mendapatkan SK bupati,” akunya. Selebihnya, TKS yang diangkat sejumlah satker akan dievaluasi karena akan membebani satker yang bersangkutan.

Pihaknya menurut Budi, juga masih menggodok aturan disiplin para TKS melalui peraturan bupati. “Termasuk salah satunya akan memberlakukan pakaian kerja bagi para tenaga honorer dan TKS. Ini sebagai tindak lanjut SK Gubernur Lampung berkaitan dengan pembedaan seragam honorer dan PNS," bebernya.

Konsep Perbup, dikatakan oleh Kepala BKD Pringsewu, segera diajukan. Termasuk aturan disiplin para tenaga honor. Karena yang ada saat ini baru PP 53 dan itu berlaku untuk PNS. “Untuk tenaga honor kita buatkan perbup, yang mengacu dari PP 53, agar ada aturan disiplin bagi mereka,” jelasnya. 

Misalnya, tak masuk kerja berapa kali mereka akan di pecat dan sangsi disiplin lainya. ”Mudah-mudahan secepatnya Perbup akan selesai," jelasnya.
Termasuk dijajaran satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang kini berjumlah hampir 300 personil, juga akan segera ditertibkan. Termasuk soal kedisiplinan, akan menjadi bahan evaluasi.
Kasat Pol PP Kabupaten Pringsewu Anasrulah kepada Koran ini mengaku, tengah melakukan pendataan dan penertiban terhadap anggota Pol PP yang ada. ”Berdasar SK Bupati jumlahnya hanya 202 personil. Diluar itu saya tidak tahu, karena patokannya hanya anggota yang pegang SK Bupati saja. Selebihnya terserah nanti, karena akan dilakukan evaluasi kembali," tegasnya.

Menurutnya, penertiban terhadap anggota Pol PP agar kedepan tidak lagi terjadi pembengkakan anggota. "Sebagai kasat Pol PP akan memberdayakan anggota, termasuk melakukan penertiban atribut atribut yang berlebihan dipakai anggota Pol PP,” tegasnya. 

Menurutnya dia, tidak mau ada lagi anggota Pol PP yang hanya kongko-kongko nongkrong sana, nongkrong sini. “Pukul 06.00 mereka sudah membantu lalu lintas, dengan ditempatkan di sejumlah sekolah yang ramai. Baik itu pagi siang dan sore hari. Serta akan dilakukan latihan keterampilan lainnya, termasuk pembinaan mental," ungkapnya.

Terkait nasib Pol PP yang tidak memiliki SK Bupati akan ditertibkan dan yang diprioritaskan yang memiliki SK dari Bupati Pringsewu. Anasrulah juga mengatakan, bila kelak akan ada perekrutan anggota Pol PP, maka akan menggandeng pihak ketiga yakni TNI. ”Jika memang ada penerimaan, prosesnya akan diserahkan kepada pihak ketiga yakni TNI. Meraka juga harus melakukan seleksi kembali," tandasnya. (kim)