PRINGSEWU - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Pringsewu diperingatkan agar tak dengan mudah melakukan perekrutan tenaga honor. Mengingat tenaga honorer atau disamarkan dengan istilah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Pemkab Pringsewu keberadaannya semakin membengkak lebih dari 300 orang.
Penegasan itu diutarakan Asisten III Pemkab Pringsewu Djohan saat rakor bulanan Pemkab Pringsewu yang digelar di aula Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Senin (6/2). "Soal tenaga honor dan tenaga kontrak akan diluruskan, jangan sampai menjadi permasalahan di Pemkab Pringsewu bahkan membebani APBD," ungkapnya.
Mengingat jumlahnya sudah banyak, untuk itu keberadaan tenaga honorer itu akan ditertibkan. Dimana tahun ini tak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Termasuk di setiap satker atau di kecamatan-kecamatan yang mengangkat tenaga honorer tanpa melalui persetujuan Bupati Pringsewu.
"Tenaga Honor harus memiliki SK Bupati Pringsewu. Satker atau dinas yang lain tak lagi menerima tenaga honorer hanya dibekali Surat Perintah Tugas (SPT) dari kepala satker. Untuk nilai tunjangan tenaga honor akan kita samakan," ucapnya.
Hal yang sama diungkapkan Bupati Pringsewu KH. Sujadi. Dimana untuk tenaga honorer akan dilakukan penataan khususnya masalah SK akan dikaji.
"Tenaga honorer yang seperti apa yang akan mendapatkan SK akan kita kaji kembali khususnya terkait anggaran, " paparnya.
Pengkajian terhadap SK tenaga honorer dengan melihat apakah memang ada peraturanya. ”Apakah memang dibenarkan untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer. Dan apakah tenaga honor membebani pemerintah. Ini yang menjadi beberapa pokok bahan pengkajian agar keputusan yang diambil tak bermasalah,” tegasnya.
http://www.radartanggamus.co.id/pringsewu/4774-satker-diingatkan-agar-tak-semaunya-
0 komentar:
Posting Komentar
Sedulur-sedulur jangan lupa komentarnya ya!