TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - DPC Organda Pringsewu memastikan penataan tarif angkutan desa (angdes) di Kabupaten Pringsewu masih akan menunggu keputusan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.
Penataan tarif itu menyikapi belum adanya ketentuan tarif pemkab setempat tentang tarif angdes, sebagaimana yang menjadi tuntutan para sopir angdes dalam demonya beberapa waktu lalu.
Pasalnya, tarif angdes Bumi Jejama Secancanan masih mengikuti kebijakan Tanggamus sebelum Pringsewu mekar menjadi daerah otonomi baru. Selain itu, para sopir menilai ongkos yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan biaya operasional angdes.
"Semua perwakilan sopir sudah kami panggil, kami sudah memberikan pengertian. Kami juga sudah presure dinas (Dishub), ternyata memang dinas sudah merespon skemanya tentang kenaikan," tukas Direktur Eksekutif DPC Organda Pringsewu Yulian Munajat mewakili Ketua DPC Organda Leswanda Saputra, Jumat (9/3).
Cuma, tambah dia, realisasi penataan tarif tersebut menunggu kebijakan pusat atas rencana kenaikan BBM 1 April nanti. "Masak mau naik dua kali," tambahnya. Menurutnya, kenaikan BBM itu juga akan menjadi patokan besaran tarif yang akan diberlakukan.
"Kami sudah mempunyai obsi, apa bila kenaikan BBM itu sebesar 30 persen, maka besar kenaikan terifnya tidak jauh-jauh dari itu (kenaikan BBM)," ungkapnya. Selama ini, tambah dia, para sopir angdes, khususnya Pringsewu-Sukoharjo-Adiluwih menuntut tarif sekolah Rp 2000.
Tapi selama hukum pasar berlangsung, yang membayar tidak keberatan dan yang dibayar pun tak menolak, kata Yulian tidak menjadi masalah. Tapi jika ada justifikasi harus ada ketentuannya.
"Karena ada aturannya, dan pemerintah yang mempunyai hak untuk menaikkan tarif," tukas Yulian. Apa lagi mengingat, anak sekolah tersebut belum memiliki penghasilan.
Penataan tarif itu menyikapi belum adanya ketentuan tarif pemkab setempat tentang tarif angdes, sebagaimana yang menjadi tuntutan para sopir angdes dalam demonya beberapa waktu lalu.
Pasalnya, tarif angdes Bumi Jejama Secancanan masih mengikuti kebijakan Tanggamus sebelum Pringsewu mekar menjadi daerah otonomi baru. Selain itu, para sopir menilai ongkos yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan biaya operasional angdes.
"Semua perwakilan sopir sudah kami panggil, kami sudah memberikan pengertian. Kami juga sudah presure dinas (Dishub), ternyata memang dinas sudah merespon skemanya tentang kenaikan," tukas Direktur Eksekutif DPC Organda Pringsewu Yulian Munajat mewakili Ketua DPC Organda Leswanda Saputra, Jumat (9/3).
Cuma, tambah dia, realisasi penataan tarif tersebut menunggu kebijakan pusat atas rencana kenaikan BBM 1 April nanti. "Masak mau naik dua kali," tambahnya. Menurutnya, kenaikan BBM itu juga akan menjadi patokan besaran tarif yang akan diberlakukan.
"Kami sudah mempunyai obsi, apa bila kenaikan BBM itu sebesar 30 persen, maka besar kenaikan terifnya tidak jauh-jauh dari itu (kenaikan BBM)," ungkapnya. Selama ini, tambah dia, para sopir angdes, khususnya Pringsewu-Sukoharjo-Adiluwih menuntut tarif sekolah Rp 2000.
Tapi selama hukum pasar berlangsung, yang membayar tidak keberatan dan yang dibayar pun tak menolak, kata Yulian tidak menjadi masalah. Tapi jika ada justifikasi harus ada ketentuannya.
"Karena ada aturannya, dan pemerintah yang mempunyai hak untuk menaikkan tarif," tukas Yulian. Apa lagi mengingat, anak sekolah tersebut belum memiliki penghasilan.
0 komentar:
Posting Komentar
Sedulur-sedulur jangan lupa komentarnya ya!