Tim Tujuh Bahas Surat GBLS

Soal Penawaran Jual Saham JSS

BANDARLAMPUNG – Progres kerja tim tujuh yang mengkaji dua model pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dinilai positif. Tim tujuh juga tengah membahas surat dari PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS), konsorsium pemrakarsa JSS, yang ditujukan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

Menko Perekonomian Ir. H. Hatta Rajasa 

’’(Surat gbls) itu sekarang di tim tujuh untuk dibahas. Tetapi intinya, jembatan itu tetap harus kita bangun,’’ ujar Hatta kepada wartawan usai bakti sosial Peduli Anak Negeri (PAN) di Perumahan Permata Asri, Desa Karanganyar, Jatiagung, Lampung Selatan, kemarin.

Ia mengatakan, pembangunan JSS merupakan harga mati. ’’Bukan karena saya orang Sumatera. Tetapi itu memang penting sekali bagi ekonomi Indonesia,’’ urainya sambil tertawa.

Menurut dia, bukan hanya ekonomi Sumatera dan Jawa yang dapat tumbuh signifikan dengan adanya jembatan itu. Tetapi juga ekonomi Indonesia. Ini karena aliran barang dan jasa dari Sumatera itu sampai ke Nusa Tenggara Timur (NTT). ’’Bus-bus itu terus bergerak ke timur, dari ke pulau ke pulau,’’ kata dia.

Terkait kerja tim tujuh, Hatta mengatakan semua bertekad pembangunan harus berjalan. ’’Perkembangannya sudah bagus. Semua bertekad itu harus berjalan. Kalaupun ada perbedaan sedikit, ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah dibangun,’’ pungkasnya.

    Diketahui, pemerintah membentuk tim tujuh untuk mengkaji dua model pembangunan JSS. Tim bekerja untuk menampung semua usulan dalam pembangunan JSS, termasuk menetapkan konsep mana yang akan dipilih. Pembentukan tim itu berdasarkan hasil rapat koordinasi tentang pembangunan JSS yang dipimpin Hatta Rajasa pertengahan Juli lalu.

Tim tujuh tersebut terdiri Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumkam), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bappenas, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Sekretariat Negara (Setneg).

Hasil kerja tim itu akan dilaporkan kepada Dewan Pengarah Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Nantinya, tim tujuh melaporkan hasil koordinasinya dan akan disampaikan dalam rapat.

Sementara, surat dari PT GBLS bernomor 0223/DIR/GBLS/KSISS/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012. Surat 9 halaman itu ditandatangani Direktur Utama PT GBLS Agung Prabowo, Direktur PT GBLS Winarjono, dan Direktur PT GBLS lainnya Suryono.

Ada sejumlah poin penting dalam surat tersebut. Di antaranya, PT GBLS mengaku tidak berkeberatan jika kepemilikan saham dikuasai pemerintah. ’’Kepemilikan saham kami dapat diturunkan serendah-rendahnya. Bahkan kalau perlu saham kami cukup sebatas ’saham kenang-kenangan’. Namun sejauh diperlukan pemerintah, kami tetap bersedia membantu sebatas kemampuan kami yang dimungkinkan,” begitu bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

Sumber : radarlampung